riiljejak.id  —–»  Boltara, – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, menunjukkan komitmen nyatanya dalam memajukan sektor pertanian. Di tengah agenda resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sirajudin secara agresif melobi perbankan untuk mempermudah akses kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) bagi masyarakat Boltara.

Momen strategis ini terjadi dalam kegiatan "Optimalisasi Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Mendorong Ekonomi Daerah" yang digelar di Ballroom Luansa Hotel Manado, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini berfokus pada implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Di hadapan kepala OJK dan para pimpinan perbankan, Bupati Sirajudin Lasena tidak sekadar hadir, namun membawa misi khusus untuk para petani di daerahnya.

Dalam sesi diskusi panel, Bupati Sirajudin menyampaikan permintaan khusus terkait akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Alsintan. Langkah ini dinilai cerdas karena memanfaatkan aturan baru yang mewajibkan lembaga keuangan mempermudah prosedur kredit dengan skema sederhana dan bunga kompetitif.

"Kami berharap melalui skema KUR Alsintan ini, permasalahan kekurangan alat mesin pertanian, termasuk alat panen di Boltara, bisa segera teratasi. Ini adalah kunci modernisasi pertanian kita," ujar Sirajudin.

Lobi gerak cepat Bupati ini membuahkan hasil manis. Sejumlah Bank BUMN (Himbara) dan Bank SulutGo (BSG) memberikan sambutan yang sangat positif terhadap usulan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, direncanakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan teknis di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara untuk mematangkan skema pembiayaan yang memudahkan petani.

Poin Utama POJK 19 Tahun 2025 yang Dibahas antara lain:

Akses Pembiayaan: Prosedur kredit yang lebih sederhana untuk UMKM/Petani.

Digitalisasi Layanan: Mempercepat proses pengajuan lewat sistem digital.

Mitigasi Risiko: Bank wajib memiliki sistem monitoring tanpa menghambat penyaluran kredit.

Rencana Tahunan: Lembaga keuangan wajib menyusun rencana khusus pembiayaan daerah.

Acara yang dibuka oleh perwakilan OJK dan Asisten II Pemprov Sulut ini dihadiri oleh jajaran Kepala Daerah se-Sulawesi Utara. Dengan adanya implementasi POJK ini, diharapkan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat berlari lebih kencang melalui dukungan nyata sektor perbankan.***