riiljejak.id  —–»  Kapolres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), AKBP Juleigtin Siahaan S.IK, M.IK, secara resmi memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan, berlangsung di halaman kantor Polres Bolmut, Senin (26/8/2024).

Kegiatan ini dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.

Dalam Amanat Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) yang dibacakan oleh Kapolres Bolmut, dalam Apel Gelar Pasukan Mantap Praja Samrat 2024, berharap pilkada tahun 2024 akan dapat terselenggara secara Aman, Lancar dan Damai.

Menurutnya, tujuan dari pelaksanaan apel untuk mengecek kesiapan pasukan sebelum menjalankan tugas pengamanan pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024, terkhusus untuk wilayah Sulawesi Utara.

Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini dapat menjadi penanda utama demokrasi. Kata dia, masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang.

Bahkan, dia mengingatkan, Pilkada tahun ini memiliki tingkat kerawanan dengan karakteristik yang khas. Dikarenakan akan memilih Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.

"Kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam hal ini para calon kelapa daerah dalam berkompetisi secara ketat untuk maraih suara sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan, dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik, dapat menimbulkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya, pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran Hoaks.

Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan upaya mitigasi pengamanan pilkada serentak tahun 2024 dengan melakukan, penguatan koordinasi antar lembaga, pemantauan dan evaluasi yang terus menerus, pendidikan politik dan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, promosi dialog dan mediasi, penguatan kapasitas daerah, penyuluhan tentang informasi yang akurat, keterlibatan masyarakat sipil, deteksi dini, serta pengawasan elektoral yang ketat. (WP)

Editor : Faisal Dj