riiljejak.id  —–»  Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), akan melibatkan 5.931 Personel dalam Operasi Mantap Praja Samrat 2024 untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), AKBP Juleigtin Siahaan S.IK, M.IK, saat membacakan Amanat Kapolda Sulawesi Utara pada Apel Gelar Pasukan, berlangsung di halaman kantor Polres Bolmut, Senin (26/8/2024).

Dalam Penyampaiannya Dia mengatakan, Polda Sulut dan Polres / TA Jajaran telah mempersiapkan 5.931 pasukan untuk menyukseskan Pilkada Tahun 2024 di Sulawesi Utara agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Rincian personel yang akan dilibatkan 1.965 personel Polda Sulut, dan 3.966 personel Polres / TA Jajaran Polda Sulawesi Utara. Bahkan katanya, berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan intensitas kegiatan politik berpotensi mengancam keamanan, untuk itu dia meminta agar soliditas dan sinergitas dapat diperkuat guna mewujudkan Pilkada yang aman, lancar dan damai.

Tidak lupa dia juga mengingatkan seluruh personel Polri untuk bisah menjaga netralitas Polri dengan menghindari tindakan yang dapat mencederai netralitas dalam pengamanan setiap tahapan pilkada.

Tidak hanya itu saja, dia juga mengimbau untuk selalu mengambil langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.

"Dorong seluruh personel operasi mantap praja 2024, elemen KPUD, Bawaslu, Calon Kepala Daerah, Parpol dan massa pendukungnya, Pemda, Media, Tokoh Masyarakat, serta pengawas Pilkada independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Diakhir penyampaiannya, dia menegaskan untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pilkada yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif. (WP)

Editor : Faisal Dj