riiljejak.id  —–»  Terjadi kesenjangan pencairan anggaran media, ada apa? ternyata hanya karena terhantui afiliasi dan bayang-bayang tertentu, lalu hilang ketegasan seorang pemimpin, dan menimbulkan kesenjangan terhadap media yang telah resmi' dikerjasamakan 2025.

Pemimpin harusnya berlaku adil dan tegas, bukan melegitimasi kesenjangan atas dasar mengamankan kebijakan.

Anggaran media, bukan anggaran politik. Antara pemerintah dan pers adalah mitra, bukan hubungan darah politik, yang akhirnya melemahkan peran pejuang informasi dalam membabat kesenjangan.

Kesenjangan yang terjadi kali ini adalah bentuk ketamakan sang nafsu yang ingin membunuh secara terselubung terhadap gaung yang dulunya utuh menyeru.

Seruan jangan ada kesenjangan di dinas lingkungan hidup misalnya, pernah dilakukan insan pers melalui judul "Skandal Insentif DLH Bolmut Diduga Ada Kesenjangan, Petugas Kebersihan Teriak Tidak Adil" itu bukti seruan sesungguhnya.

Lalu bagaimana terhadap kesenjangan pencairan anggaran media? Yang lain dengan angka fantastis melongo, sisanya bengong dan terperosok.

Pers juga adalah buruh yang merupakan pekerja dan berhak mendapatkan perlindungan serta penghargaan yang sama seperti buruh lainnya.

Dari sini kita paham, jangan sampai kesenjangan ini berimbas kepada masyarakat, oleh karena pemimpin itu harusnya mampu mengatasi kesenjangan, tunaikan nilai-nilai sila kelima bukan hanya pencitraan.

Disudut senja membabat senjang, Kamis (5/6/2025).