Portal berita ini berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan bagi pembaca. Portal ini dirancang untuk memastikan konsistensi dalam gaya penulisan, tata bahasa, serta pengemasan berita.

Hubungi Kami

Alamat

Jl.Bendungan, Desa Batubantayo, Kecamatan Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara

Telepon

+62 813-5640-9505

Mengapa energi terbarukan saja tidak cukup untuk menjamin keamanan energi bagi Asia Tenggara?

Jurnalis riiljejak.id - Senin, 20 April 2026 | 13:30:41 WIB Dibaca 56X

Blog Image

PHOTO: PEXELS

riiljejak.id  —–»  Penutupan efektif Selat Hormuz pada 28 Februari 2026 lalu, mengganggu akses dunia terhadap sekitar 25 persen pasokan minyak laut harian dalam semalam.

Setelah perundingan perdamaian AS-Iran gagal mencapai kesepakatan pada hari Minggu (12 April 2026), Presiden AS Donald Trump mengumumkan blokade Hormuz dan mengancam akan mencegat kapal apa pun yang telah membayar bea masuk Iran.

Bagi ASEAN, kawasan yang dibangun di atas jalur pelayaran terbuka dan bahan bakar impor, guncangan tersebut terasa dari Manila hingga Bangkok. Perkembangan terkini hanya meningkatkan urgensi keamanan energi.

Beralih ke energi terbarukan adalah solusi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan ketergantungan pada minyak dan gas, seperti yang dikatakan Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim, Ravi Menon, pada 6 April 2026.

Pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya sudah kompetitif secara biaya di sebagian besar wilayah tersebut.

Namun, energi terbarukan saja tidak cukup. Beralih dari ketergantungan minyak ke ketergantungan lithium atau polisilikon berarti menukar satu kerentanan geopolitik dengan kerentanan geopolitik lainnya.

Keamanan energi membutuhkan diversifikasi di berbagai bahan bakar, teknologi, dan peralatan, yang didukung oleh lembaga dan koordinasi regional yang lebih kuat.

Krisis ini harus menjadi katalis: sama seperti Covid-19 yang menanamkan ketahanan rantai pasokan ke dalam perjanjian perdagangan, ASEAN sekarang harus menanamkan keamanan energi ke dalam arsitektur perdagangan dan diplomatiknya sebelum guncangan berikutnya terjadi.

Kerentanan Negara-Negara ASEAN terhadap Guncangan Minyak Dunia Sangat Bervariasi

Ketergantungan global terhadap minyak bumi sebagai sumber energi utama menjadikan negara-negara di seluruh dunia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional. Kawasan Asia Tenggara, yang diwakili oleh negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), tidak terkecuali.

Namun, tingkat kerentanan ini tidak seragam di antara negara-negara ASEAN. Berbagai faktor internal dan eksternal, mulai dari tingkat konsumsi energi, cadangan migas domestik, struktur ekonomi, hingga kebijakan energi nasional, berkontribusi pada perbedaan kerentanan ini.

Memahami variasi kerentanan ini penting untuk merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif di tingkat regional maupun nasional.

Faktor Penentu Tingkat Kerentanan

Salah satu faktor krusial yang membedakan kerentanan negara ASEAN terhadap guncangan minyak adalah tingkat produksi dan konsumsi energi domestik. Negara seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, yang merupakan produsen minyak dan gas alam yang signifikan, cenderung memiliki kerentanan yang lebih rendah. Produksi domestik yang melimpah dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan energi mereka, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.

Sebaliknya, negara seperti Singapura dan Filipina, yang memiliki cadangan migas domestik sangat terbatas dan tingkat konsumsi energi yang tinggi, sangat bergantung pada pasokan impor. Fluktuasi harga minyak dunia secara langsung memengaruhi neraca perdagangan dan biaya operasional mereka.

Struktur ekonomi juga memainkan peran penting. Negara ASEAN yang ekonominya sangat bergantung pada sektor yang intensif energi, seperti industri manufaktur berat atau transportasi, akan lebih terpukul oleh kenaikan harga minyak.

Indonesia, misalnya, meskipun merupakan produsen minyak, memiliki sektor transportasi dan industri yang besar yang haus energi. Guncangan minyak dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing, dan memicu inflasi.

Di sisi lain, negara seperti Thailand dan Vietnam, yang ekonominya mulai terdiversifikasi dengan sektor jasa yang berkembang, mungkin memiliki kerentanan yang sedikit lebih rendah terhadap guncangan minyak dibandingkan dengan yang berorientasi industri berat.

Selain itu, kebijakan energi nasional dan kemajuan dalam diversifikasi sumber energi menjadi penentu kerentanan. Negara-negara ASEAN yang telah berinvestasi secara signifikan dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta meningkatkan efisiensi energi, akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Vietnam, misalnya, telah giat mengembangkan energi angin dan surya, yang membantu mengurangi kerentanan terhadap volatilitas harga minyak. Negara-negara yang masih sangat bergantung pada batu bara atau minyak bumi untuk pembangkit listrik cenderung lebih rentan.

Kesiapan infrastruktur untuk mendukung transisi energi juga menjadi pertimbangan penting.Terakhir, stabilitas politik dan kemampuan pemerintah dalam mengelola dampak ekonomi dari guncangan minyak juga memengaruhi tingkat kerentanan.

Negara dengan kerangka kebijakan yang kuat, cadangan devisa yang memadai, dan sistem jaring pengaman sosial yang efektif akan lebih mampu menyerap kejutan harga minyak dibandingkan dengan negara yang memiliki keterbatasan fiskal dan institusional.

Subsidi energi yang besar, misalnya, dapat menjadi beban fiskal yang signifikan bagi negara seperti Indonesia atau Malaysia ketika harga minyak dunia melonjak, menuntut penyesuaian kebijakan yang hati-hati.