riiljejak.id  —–»  Jakarta, – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rakornas TPAKD 2026. Presiden Prabowo membuka langsung kegiatan tersebut di Grand Ballroom Convention JIEXPO Kemayoran Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Rakornas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rakornas tahun ini mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia menghadiri forum strategis tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan urgensi perluasan inklusi keuangan nasional. Pemerintah pusat membentuk DNKK untuk mendorong kepemilikan rekening masyarakat. Selain itu, DNKK menargetkan penguatan kesejahteraan keuangan hingga tingkat keluarga.

Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo menyapa peserta. Presiden Prabowo menanyakan hubungan keluarga Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dengan Presiden ke-3 RI.

“Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?” tanya Presiden.

Wagub Idah langsung berdiri dan menjawab pertanyaan tersebut.

“Siap, masih, Pak,” jawab Idah.

Para peserta Rakornas langsung memberikan tepuk tangan meriah.

Sementara itu, Wagub Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menghadiri langsung agenda nasional tersebut. Kemudian, Idah mengungkapkan rencana strategis pemerintah pusat terkait dukungan anggaran daerah.

Idah menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan alokasi anggaran besar tahun mendatang. Anggaran tersebut menyasar program kerakyatan secara langsung.

“Bapak Presiden ingin memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Sebab, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat,” ujar Idah.

Oleh karena itu, Idah menilai perluasan akses keuangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan harus bersinergi aktif. Upaya kolektif tersebut akan mempermudah akses layanan keuangan masyarakat sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, Rakornas TPAKD 2026 memperkuat komitmen pemangku kepentingan. Forum tersebut memperluas jangkauan akses keuangan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.