riiljejak.id  —–» Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan perlindungan kerja kepada 500 nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan program tersebut di PPI Inengo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah membayar premi sekitar Rp16.800 per nelayan selama satu tahun. Program tersebut memberikan perlindungan kepada nelayan mandiri saat mengalami kecelakaan kerja.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah tetap fokus memberikan rasa aman kepada nelayan. Ia menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung aktivitas nelayan.

“Anggaran kita ini sedikit. Tapi kemauan dan tanggung jawab kami, bersama anggota dewan, pak bupati, aparat keamanan, camat, dan lain-lain selalu tetap fokus menjaga, agar bapak ibu bisa bekerja dengan tenang,” ungkap Gusnar.

Pemprov Gorontalo juga menyerahkan berbagai sarana perikanan kepada nelayan. Bantuan itu mencakup empat kapal penangkap ikan, 51 mesin tempel 15 PK, 13 VMS, 21 motor coolbox, dan empat chest freezer.

Selain itu, pemerintah memberikan sertifikasi kecakapan kepada 90 nelayan. Pemerintah mengarahkan program tersebut untuk memperkuat kemampuan nelayan dalam menjalankan aktivitas perikanan.

Gusnar meminta nelayan menjaga seluruh bantuan tersebut. Ia juga meminta penerima menggunakan bantuan sesuai kebutuhan usaha perikanan.

"Cool box ini jangan cuma sampai 1-2 bulan. Saya harap, jangan cuma hari ini ada boxnya besok sudah tidak ada. Jangan dijadikan bentor motor ini. Setuju? Apa yang dibantukan oleh pemerintah, jaga baik-baik," kata Gusnar.

Pemerintah mengaitkan bantuan sarana dan perlindungan kerja dengan program agromaritim. Program tersebut mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Gusnar menjelaskan pemerintah menyusun bantuan berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah bersama DPRD membahas aspirasi tersebut melalui proses anggaran daerah.

Ia menilai aspirasi nelayan perlu menjadi dasar penyusunan program. Dengan demikian, pemerintah dapat mengarahkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan