riiljejak.id  —–»  Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) guna mengantisipasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun 2025 akan meningkatkan program jaring pengaman sosial dan percepatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

Hal ini dibenarkan oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan, program reguler bantuan sosial Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan.

“Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” jelas Andy dikutip dari laman resmi Kemensos, Minggu (22/12/2024).

Menurutnya, beragam program bansos reguler yang akan salurkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos itu semula dijadwalkan dicairkan pada akhir triwulan I (Maret) 2025, akan dipercepat pada awal tahun 2025.

Tidak hanya itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan disalurkan setiap bulan dan segera digelontorkan di awal Tahun 2025.

"Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia," ujarnya. 

Andy menyampaikan, khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan dilaksanakan dengan menggandeng kelompok masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal. 

Ia menambahkan, Kemensos sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto juga akan memberikan santunan setiap bulan kepada 270.000 anak-anak yatim piatu. (WP)

Editor : Faisal Dj