riiljejak.id  —–»  Boltara, – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menunjukkan komitmen serius dalam merespons berbagai persoalan krusial di daerah. Dipimpin langsung Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Lantai III Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026).

Rapat ini bukan sekadar seremoni tahunan. Di balik meja koordinasi tersebut, terangkum sejumlah agenda besar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari pengendalian inflasi hingga bantuan perumahan rakyat.

Momentum rapat diawali dengan langkah konkret berupa penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Boltara dan Kejaksaan Negeri Boltara. Kerja sama ini difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan administrasi publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Boltara.

Bupati Sirajudin menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah fondasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang:

Transparan: Meminimalisir celah penyimpangan.

Cepat: Memotong rantai birokrasi yang berbelit.

Berpihak pada Rakyat: Memastikan masyarakat mendapatkan hak layanannya dengan mudah.

Sorotan Isu Utama: Gas LPG hingga Sektor Pertambangan

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa Forkopimda harus menjadi ruang penyatuan persepsi lintas sektor. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan merah dalam rapat tersebut meliputi:

1.Pengendalian Inflasi: Memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tetap stabil dan terjangkau.

2.Distribusi Gas LPG: Mengawasi agar pasokan gas subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer.

3.Sektor Pertambangan: Melakukan pengawasan ketat dan penataan agar aktivitas tambang memberikan dampak ekonomi tanpa menabrak regulasi atau merugikan lingkungan.

4.Program BSPS: Mempercepat penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi warga yang memiliki hunian tidak layak.

"Rapat seperti ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momentum menyusun strategi bersama agar setiap persoalan dapat ditangani cepat dan tepat. Hasilnya harus dirasakan nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas," tegas Sirajudin Lasena.

Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk para Camat dan Sangadi (Kepala Desa), untuk peka terhadap dinamika sosial. Ia meminta agar setiap potensi konflik atau kendala di masyarakat dibaca sejak dini sebagai langkah antisipasi (deteksi dini).

Hadir dalam kegiatan tersebut:

Ketua DPRD Boltara.

Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, Frangky Chendra.

Perwakilan Kapolres & Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Pabung 1303/BM & Kepala BPS.

Pihak PT Ekogas Inti Alam.

Para Asisten Setda, Pimpinan OPD, Camat, serta Sangadi se-Kabupaten Boltara.

Dengan sinergi yang makin solid ini, Pemkab Boltara optimistis berbagai tantangan ekonomi dan sosial di tahun 2026 dapat teratasi dengan solusi yang terukur dan efektif.***