riiljejak.id  —–»  Jakarta – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menjadi narasumber Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2. Kegiatan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Podcast mengangkat tema kepemimpinan perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Podcast tersebut menjadi ruang diskusi strategis penguatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Kementerian Dalam Negeri RI menginisiasi program tersebut. Program ini mendorong kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Idah membagikan pandangannya mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, birokrasi, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia menilai kehadiran perempuan dalam pemerintahan harus memberikan kontribusi nyata. Kontribusi tersebut menyangkut proses pengambilan kebijakan.

“Sering kali kita mendengar bahwa keterlibatan perempuan di birokrasi atau politik hanya pemenuhan kuota formalitas belaka. Padahal, ketika perempuan memegang kendali kepemimpinan, keputusan publik yang diambil menjadi jauh lebih inklusif, komprehensif, dan peka terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” ungkap Idah.

Ia menilai perspektif perempuan penting dalam menghadirkan kebijakan responsif. Kebijakan tersebut harus menjawab kebutuhan anak-anak, penyandang disabilitas, hingga kelompok lanjut usia. Menurut Idah, pengarusutamaan GEDSI perlu menjadi perhatian serius. Setiap kebijakan pembangunan harus memastikan kesempatan, pelayanan, dan perlindungan setara bagi semua kelompok.

“Sentuhan inklusi itu sangat penting. Kepemimpinan perempuan seperti saya tentu membawa perspektif emosional yang kuat, ketelitian dan empati yang tinggi dalam birokrasi. Kemudian kepemimpinan perempuan dalam birokrasi membawa keseimbangan kebijakan,” jelasnya.

Idah menjelaskan perempuan cenderung lebih peka terhadap persoalan sosial. Persoalan tersebut meliputi kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak kelompok disabilitas.

“Karena perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu domestik dan sosial, seperti kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak serta hak kelompok disabilitas. Sementara representasi nyata, kehadiran perempuan di pemerintahan membuktikan bahwa ruang publik di Gorontalo semakin terbuka dan setara untuk siapa saja yang kompeten,” papar Wagub Idah.

Idah berharap ruang bagi perempuan semakin terbuka dalam pemerintahan dan pembangunan. Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan memperkaya perspektif penyusunan kebijakan. Hal itu mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif.